RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Posted by idrus86_tarbiyah in Feb 16, 2010, under FAKULTAS AGAMA ISLAM

BAB III

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

� Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkawinan. Rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul

� Syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing unsur perkawinan.

CALON SUAMI ISTERI

1. Calon suami-isteri syarat-syaratnya:

a) Umur calon suami 19 tahun; calon isteri 16 tahun (Pasal 7 UUP).

b) Mempelai yang belum berumur 21 tahun harus ijin orang tua.

c) Ada persetujuan calon mempelai.

d) Antara calon mempelai tidak terdapat halangan perkawinan.

2. Sebab-sebab Larangan Perkawinan

a) Karena pertalian nasab :

� ibu, nenek dan seterusnya, anak, ducu, dan seterusnya.

� saudara-saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

� bibi dan seterusnya ke atas.

b) Karena pertalian kerabat semenda

� mertua, ibu tiri (bekas isteri ayah), anak tiri (kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla aldukhul, menantu/bekas isteri anaknya.

c) Karena pertalian sesusuan

� ibu sesusuan dan seterusnya ke atas.

� saudara sesusuan dan seterusnya ke bawah.

� kemenakan sesusuan dan seterusnya ke bawah.

� bibi dan nenek bibi sesusuan ke atas

� anak yang disusui isterinya dan keturunannya.

d) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita yang mempunyai hubungan nasab atau susuan dengan isterinya (saudara kandung, seayah, serta keturunannya; bibinya atau kemenakannya).

e) Seorang pria dilarang kawin lebih dari empat orang wanita.

f) Dilarang kawin seorang pria dengan:

� wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, kecuali telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu.

� wanita bekas isterinya yang telah di li�an.

g) Wanita Islam dilarang kawin dengan pria non-Islam.

3. Larangan Perkawinan dalam Keadaan Tertentu

a) Wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.

b) Wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain.

c) Wanita yang tidak beragama Islam

4. Peminangan

a) Pengertian

Peminangan dalam fiqh disebut khitbah = permintaan, adalah pernyataan atau permintaan dan seorang laki-laki kepada seorang wanita dengan maksud untuk dinikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki yang bersangkutan secara langsung maupun melalui perantaraan pihak lain yang dipercaya sesuai dengan ketentuan agama.

Peminangan menurut KHI adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita (Pasal 1 huruf a KHI).

b) Pelaku peminangan

Dapat dilakukan langsung oleh yang bersangkutan dan melalui perantara orang lain yang dapat dipercaya.

c) Wanita yang dilarang dan haram dipinang.

� Wanita yang masih menjalani masa iddah raj�i.

� Wanita yang sedang dipinang oleh pria lain, kecuali pinangan tersebut telah putus dan ditolak.

d) Putusnya pinangan dan akibatnya

Putusnya pinangan dapat terjadi karena: (1) adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan, dan (2) Secara diam-diam pria peminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan dengan tetap mengindahkan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat dan tetap memelihara kerukunan. Peminangan dalam hukum Islam belum mempunyai akibat hukum. Hal ini mempunyai kesamaan dengan hukum perdata barat yang tidak terdapat sanksi hukum apabila terjadi pemutusan pinangan. Berbeda dengan status �pertunangan� dalam hukum adat. Dalam hukum adat, pertunangan dianggap sebagai suatu lembaga hukum; suatu pengertian hukum, yang konsekuensinya mempunyai akibat hukum, misalnya pihak yang memutuskan/bersalah kehilangan tanda pengikat, mengembalikan dua kali lipat dan membayar denda delik lainnya. Dalam hukum adat, adanya pertunangan berarti seseorang terikat untuk kawin dan ada kewajiban untuk memberikan hadiah-hadiah.

e) Catatan: Diterimanya pinangan pria oleh pihak wanita belum menghalalkan �hubungan� antara keduanya.

WALI NIKAH

1. Kedudukkan Wali

a) Imam Malik, Syafi�i dan Hambali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Dasar hukumnya adalah:

� Hadits Nabi

�Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tak seijin walinya maka perkawinannya batal� (Empat orang ahli hadits kecuali Nasai)

� Hadits Nabi

�Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan lain dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri� (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni)

� Hadits Nabi

�Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil� (Hadits Riwayat Ahmad).

b) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali.

Hadits Nabi

�Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas perkawinan dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan persetujuannya untuk dinikahkan dan tanda ijinnya ialah diamnya� (Hadits Bukhari Muslim).

c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah merupakan rukun.

2. Tertib Wali

Tertib wali menurut Imam Syafi�i:

a) Ayah

b) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki

c) Saudara laki-laki kandung

d) Saudara laki-laki seayah

e) Kemenakan laki-laki kandung

f) Kemenakan laki-laki seayah

g) Paman kandung

h) Paman seayah

i) Saudara sepupu laki-laki kandung

j) Saudara sepupu laki-laki seayah

k) Sultan/hakim

1) Orang yang ditunjuk oleh mempelai wanita

3. Macam Wali

a) Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan.

Wali nasab terbagi menjadi dua:

1) Wali mujbir, yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta ijin kepada wanita yang bersangkutan hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak ijbar. Wali yang memiliki hak ijbar ini menurut Imam Syafi�i hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Para ulama berpendapat bahwa wali mujbir dapat mempergunakan hak ijbar, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Antara wali mujbir dengan calon mempelai tidak ada permusuhan.

(b) Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan wanita yang akan dikawinkan.

(c) Di antara calon mempelai wanita dengan calon suami tidak ada permusuhan

(d) Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.

(e) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan tidak ada kekhawatiran akan menyengsarakannya.

Catatan: Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, wanita dapat meminta fasakh ke pengadilan.

2) Wali nasab biasa, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa ijin/persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan kata lain wali ini tidak mempunyai kewenangan menggunakan hak ijbar.

b) Wali Hakim.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

(1) Wali nasab tidak ada: memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali dalam arti semua wali nasab yang yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali lain agama dan merupakan anak luar kawin.

(2) Wali nasab tidak mungkin hadir : bepergian jauh, berhaji dan melaksanakan umroh.

(3) Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya;

(4) Wali nasab gaib (mafqud); diperkirakan masih hidup tetapi tidak diketahui rimbanya.

(5) Wali nasab adlal atau enggan (setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Dalam kaitan ini, ada sebuah hadits yang yang bunyinya : Apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu rasakan mantap karena kekuatan agama dan akhlaknya. Nikahkanlah dia dengan anak perempuanmu. Apabila kamu tidak menerimanya, akan terjadi bencana dan kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, baik Al-Qur�an maupun hadits menjadikan ketaqwaan sebagai nilai utama dalam pemilihan jodoh. Oleh karenanya dalam Pasal 61 KHI ditentukan bahwa �Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama dan ikhtilaafu al dien.

SAKSI NIKAH

1. Arti penting Saksi

Perkawinan adalah bentuk perjanjian, dan saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai alat bukti apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut. Juga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak.

2. Syarat saksi.

Syarat sebagai saksi nikah adalah laki-laki, muslim, adil, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu.

3. Saksi nikah minimal harus dua dan hadir serta menyaksikan secara langsung akad nikah, menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

AKAD NIKAH

1. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

2. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.

3. Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri oleh wali nikah atau mewakilkan kepada orang lain.

4. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Akan tetapi, atas persetujuan mempelai wanita dan walinya, ucapan penerimaan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan surat kuasa khusus.

5. Contoh redaksi ijab kabul yang diwakilkan

Ijab: Saya nikahkan puteri kandung saya bernama A kepada X bin Y yang telah mewakilkan kabul nikahnya kepada C bin D dengan mas kawin sebesar/seberat dibayar tunai.

Kabul: Saya terima pernikahan puteri kandung Bapak bernama A dengan X bin Y yang telah mewakilkan kabulnya kepada saya dengan mas kawin sebesar/seberat dibayar tunai.


// If comments are open, but there are no comments.

Leave a Reply